Pengawas Pemerintahan (P2UPD)

beberapa aturan pengawasan dalam pemeriksaan APBD pada saat Covid 19 Surat edaran bersama menteri_dalam_negeri dan lembaga_kebijakan_pengadaan_barang_jasa pemerintah nomor_119_3039 SJ 11 tahun 2020  Unduh Di Sini

Seiring amanat Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat Pemerintah Desa menjadi Subyek Pembangunan. Sehingga Desa diberikan wewenang untuk membangun desanya masing - masing.  Dan menjadi daya tarik bagi calon calon kepala desa untuk menjadi Pemimpin di desanya. dan juga banyak masyarakat dan lembaga non pemerintah untuk ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan. dan ini juga, peran APIP untuk terus menjadi lembaga pencegahan dalam pengawasan di pemerintah desa. berikut aturan aturan yang menjadi landasan desa dan ataupun APIP. Permendes No 6 Tahun 2020 Pemrmendagri 12 Tahun 2017 tentang SPM Desa  Download di sini

Seiring berkembangnya pemerintahan baru yang melayani rakyatnya, beberapa peraturan pemerintahan mulai berubah, salah satunya Pengawas Pemerintahan P2UPD yang secara tugas pokok dan fungsinya mengawasi jalannya pemerintahan. Permenpan 15 tahun 2009 telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.36 Tahun 2020 sejak 27 Mei 2020  Download Di sini